UKM Butuh Pengecualian Persyaratan untuk IPO

Dian Ihsan Siregar

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras untuk mendorong pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bisa mencatatkan sahamnya melalui mekanisme pencatatan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, tidak ditampik rencana untuk melantai di pasar modal bagi UKM itu akan berbenturan dengan beberapa persoalan yang ada, seperti laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lain sebagainya.

Hal itu seperti diungkapkan oleh Ketua Umum Indonesian Capital Market Community Reza Priyambada, ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (2/3/2016). Dalam hal ini, Reza membenarkan bahwa banyak pelaku UKM yang belum menjadi anggota bursa dengan melantai di pasar modal.

“Pelaku UKM rata-rata belum melakukan pencatatan laporan kinerja keuangan. ?Mereka belum melakukan pembukuan dengan baik dan benar. Artinya pencatatannya belum sesuai standar. Kalau mengacu pada bursa harus mengikuti standar akutansi yang berlaku,” ungkap Reza.

?Seharusnya, jelas Reza, OJK sebagai otoritas pasar modal memberikan pengecualian persyaratan bagi UKM yang ingin masuk bursa. Jika tidak ada pengecualian itu, maka wacana UKM masuk pasar modal akan sulit bisa terjadi.

“Kalau misalnya ada pengecualian, maka akan mudah UKM masuk bursa untuk menjalankan IPO,” jelas Reza.

Tidak hanya sebatas itu, masih kata Reza, investor pasar modal pun harus menimbang dengan benar potensi saham UKM yang masuk bursa,?ketika investor membeli saham. Paling tidak, investor bisa melihat dari kinerja dan likuiditas bisnis UKM tersebut.

“UKM melakukan IPO, tidak hanya UKM yang berbenah diri. Tapi, dari sisi penjamin bisa membantu untuk menjaga harga saham tetap likuid agar investor tertarik untuk melakukan transaksi saham berbasis UKM,” tutup Reza yang juga merupakan? Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia?ini. ABD